DENPASAR – Polemik dugaan negosiasi penghapusan konten atau take down senilai Rp40 juta yang menyeret nama Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya memasuki babak baru. Persoalan yang sebelumnya menjadi perbincangan di media sosial kini berujung pada pengaduan ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali.
Nyoman Sariana, yang akrab disapa Dede, pemilik media di bawah naungan PT ELANG BALI GROUP, mengadukan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya terkait dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks yang menurutnya berdampak terhadap nama baik dan kredibilitas media miliknya.
Pengaduan tersebut, berdasarkan informasi yang disampaikan pihak pelapor, tercatat dalam Tanda Bukti Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor STTLP/1082/XI/2026/SPKT/Polda Bali.
Tak hanya mempersoalkan pernyataan yang dikaitkan dengan Bupati Tabanan, Dede juga menyoroti sejumlah konten yang beredar melalui Facebook, TikTok, dan pemberitaan daring yang dinilainya perlu ditelusuri kebenaran serta sumber informasinya.
Langkah hukum tersebut menambah panjang polemik yang bermula dari dugaan komunikasi mengenai penghapusan konten akun media sosial Kep_alakeluarga yang berkaitan dengan seorang perempuan bernama Dayu Winda.
Pertanyaan besar kini mengemuka: benarkah pernah terjadi komunikasi dan negosiasi penghapusan konten senilai Rp40 juta sebagaimana disampaikan seorang narasumber? Siapa yang sebenarnya meminta penghapusan konten tersebut? Dan mengapa muncul perbedaan keterangan yang kemudian berkembang menjadi polemik terbuka?
Seluruh pertanyaan itu membutuhkan pembuktian, bukan sekadar perang pernyataan di ruang publik.
Kesaksian Jro D: Dugaan Negosiasi Bermula dari Permintaan Penghapusan Konten
Persoalan ini mencuat setelah awak media memperoleh keterangan dari seorang tokoh masyarakat Denpasar yang disebut dengan inisial Jro D.
Dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (17/11/2026), Jro D mengaku pernah menerima komunikasi yang menurutnya berkaitan dengan permintaan penghapusan konten akun Kep_alakeluarga.
Jro D menyebut Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya diduga menghubunginya melalui telepon milik seseorang berinisial UG.
Menurut penuturan Jro D, komunikasi tersebut berkaitan dengan permintaan bantuan agar video yang menyangkut Dayu Winda di akun Kep_alakeluarga dapat dihapus karena mempertimbangkan rasa malu serta kondisi keluarga yang bersangkutan.
Keterangan tersebut merupakan pengakuan narasumber yang masih memerlukan verifikasi independen, termasuk pemeriksaan riwayat komunikasi dan keterangan pihak-pihak terkait.
Jro D selanjutnya mengaku menghubungi pengelola akun Kep_alakeluarga melalui pesan langsung atau direct message (DM).
Dari komunikasi tersebut, menurut Jro D, muncul pembicaraan mengenai nominal uang yang diminta untuk penghapusan konten.
Ia menyebut angka awal yang ditawarkan pihak yang dikaitkannya dengan Bupati Tabanan sebesar Rp25 juta, sedangkan pengelola akun Kep_alakeluarga disebut meminta Rp50 juta.
Negosiasi tersebut, berdasarkan versi Jro D, akhirnya menghasilkan kesepakatan sebesar Rp40 juta.
Jro D juga mengaku bahwa keesokan harinya dirinya kembali dihubungi oleh pihak yang disebutnya sebagai Bupati Tabanan untuk menanyakan perkembangan kesepakatan penghapusan konten.
Namun, sampai saat ini, belum terdapat verifikasi independen atas siapa yang mengajukan penawaran, siapa yang menyetujui nominal tersebut, maupun apakah Bupati Tabanan mengetahui atau terlibat langsung dalam transaksi sebagaimana dikisahkan Jro D.
Uang Rp40 Juta Disebut Ditransfer melalui Rekening Anak Jro D
Keterangan Jro D tidak berhenti pada dugaan negosiasi.
Ia juga mengaku telah mengirimkan uang sebesar Rp40 juta melalui rekening anaknya menuju kanal pembayaran Saweria yang dikaitkan dengan akun Kep_alakeluarga.
Menurut Jro D, transfer tersebut dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan penghapusan konten.
Setelah pembayaran dilakukan, ia menyebut konten yang memperbincangkan Dayu Winda kemudian dihapus dari akun tersebut.
Meski demikian, hubungan langsung antara pembayaran dan penghapusan konten masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan bukti transaksi, riwayat percakapan, identitas penerima dana, serta waktu penghapusan konten.
Lebih jauh, Jro D mengaku hingga Selasa (17/11/2026), uang Rp40 juta yang menurutnya telah dikeluarkan belum dikembalikan oleh Bupati Tabanan.
Pernyataan tersebut merupakan klaim Jro D, bukan fakta yang telah ditetapkan melalui proses hukum.
Apabila transaksi benar terjadi, sejumlah pertanyaan penting perlu dijawab: dari mana sumber dana tersebut, siapa yang menginstruksikan pembayaran, siapa penerima akhirnya, serta apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan dari penghapusan konten?
Aliran dana Rp40 juta menjadi salah satu aspek penting yang patut ditelusuri aparat penegak hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh tuduhan maupun informasi yang belum teruji.
Dede Elang Bali Tempuh Jalur Hukum, Persoalkan Informasi yang Dinilai Merugikan Media
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Dede memilih menempuh jalur pengaduan resmi ke Polda Bali.
Menurut pihak pelapor, sejumlah informasi yang beredar di media sosial dan pemberitaan daring telah menimbulkan persepsi negatif terhadap media yang berada di bawah PT ELANG BALI GROUP.
Dede menilai informasi yang dipersoalkannya perlu diuji secara hukum karena menyangkut reputasi dan kredibilitas lembaga pers.
Sejumlah konten yang dicantumkan dalam materi pengaduan antara lain unggahan Facebook, pemberitaan berjudul Bupati Tabanan Komang Sanjaya Bantah Dugaan Negosiasi dengan Akun Medsos, unggahan akun Facebook Pesona TabananX, serta konten TikTok BaliBuzz.
Dede menyatakan memiliki keterangan narasumber yang menurutnya dapat menjadi bagian dari bahan pembuktian mengenai dugaan komunikasi dan negosiasi penghapusan konten.
Meski demikian, keterangan seorang narasumber tetap harus diuji bersama alat bukti lain. Perbedaan versi antara pelapor, narasumber, dan pihak yang diadukan tidak serta-merta membuktikan adanya penyebaran berita bohong.
Konfirmasi melalui WhatsApp, Redaksi Seranusa Dorong Pembukaan Bukti
Awak media juga melakukan komunikasi melalui WhatsApp dengan pihak redaksi media Seranusa, Kamis (19/11/2026).
Dalam percakapan tersebut, pihak redaksi Seranusa menyampaikan bahwa terdapat pernyataan Bupati Tabanan untuk menanggapi isu yang berkembang di media sosial.
“Pagi bro, semoga sllu sht bro, ini statement bupati tanggapi isu yg beredar di medsos bro. klu ada sumber resmi, fakta, data boleh lah nanti sy wawancara bro, Suksma bro,” demikian isi pesan yang diterima awak media.
Dalam komunikasi berikutnya, pihak tersebut juga menyampaikan:
“Wah mantap klu ada alat bukti bli, buka bukaan sj di elang bali bli he he biar terang benderang bli.”
Percakapan ini menunjukkan pentingnya pembukaan dan pemeriksaan bukti secara transparan agar publik memperoleh gambaran yang utuh.
Namun, komunikasi dengan redaksi media lain tidak dapat diperlakukan sebagai konfirmasi langsung dari Bupati Tabanan mengenai kebenaran ataupun ketidakbenaran dugaan negosiasi tersebut.
Gung Indra, S.H., Minta Aparat Telusuri Komunikasi dan Dugaan yang Beredar
Polemik ini turut mendapat perhatian tokoh Denpasar, Gung Indra, S.H.
Dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026), Gung Indra menilai pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika namanya dikaitkan dengan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, klarifikasi sebaiknya tidak berhenti pada bantahan, tetapi disertai penjelasan yang mampu menjawab substansi persoalan.
Gung Indra mempertanyakan alasan munculnya dugaan permintaan penghapusan konten apabila informasi yang beredar memang dianggap tidak benar.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum agar tidak hanya berfokus pada satu pihak, tetapi menelusuri keseluruhan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan akun Kep_alakeluarga.
Menurut Gung Indra, dugaan yang disampaikan melalui akun tersebut juga perlu diuji secara objektif agar tidak terjadi kesan penanganan perkara yang berat sebelah.
Ia meminta penyidik, sesuai prosedur hukum yang berlaku, menelusuri bukti komunikasi yang relevan, termasuk komunikasi pihak-pihak yang disebut dalam polemik tersebut.
Dorongan pemeriksaan itu, menurutnya, diperlukan untuk memastikan apakah terdapat hubungan antara dugaan permintaan penghapusan konten, negosiasi pembayaran, dan penghapusan unggahan.
Penelusuran tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti yang sah, bukan semata-mata asumsi atau tekanan opini publik.
Dua Nomor WhatsApp dan DM Bupati Disebut Belum Mendapat Respons
Sebagai bagian dari upaya keberimbangan pemberitaan, awak media mengaku telah berusaha meminta konfirmasi langsung kepada Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya.
Permintaan konfirmasi disampaikan melalui pesan langsung media sosial serta dua nomor WhatsApp yang disebut digunakan untuk menghubungi Bupati Tabanan pada Selasa (17/11/2026).
Namun, berdasarkan keterangan awak media, hingga waktu yang disebutkan belum diperoleh tanggapan melalui saluran komunikasi tersebut.
Belum adanya jawaban tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan terhadap tuduhan yang beredar.
Redaksi tetap perlu memberikan kesempatan kepada Bupati Tabanan, Dayu Winda, Jro D, serta pengelola akun Kep_alakeluarga untuk menyampaikan penjelasan masing-masing.
Klarifikasi mereka penting untuk memastikan apakah komunikasi dan transaksi sebagaimana diceritakan Jro D benar terjadi, termasuk siapa saja yang terlibat.
Gandeng Pengacara Senior Santoso, S.H., Dede Harap Polda Bali Bertindak Profesional
Dalam menempuh proses hukum, pihak PT ELANG BALI GROUP menggandeng pengacara senior Santoso, S.H.
Pihak pelapor berharap Polda Bali menangani pengaduan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.
Menurut keterangan pihak pelapor, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut perselisihan antara media dan pejabat daerah, tetapi juga menyangkut kepastian hukum serta perlindungan reputasi pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Santoso, S.H., sebagaimana disampaikan pihak pelapor, berharap kepolisian serius mengungkap duduk perkara berdasarkan alat bukti yang tersedia.
Ia menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan seseorang.
Prinsip tersebut sejalan dengan harapan agar semangat “Polisi Bersama Masyarakat” diwujudkan melalui pelayanan hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dugaan Hoaks : Unsur Pidana Harus Dibuktikan
Dalam konteks hukum, pengaduan terkait informasi elektronik harus dinilai berdasarkan isi pernyataan, konteks penyebaran, identitas pihak yang menyebarkan, unsur kesengajaan, serta akibat hukum yang ditimbulkan.
Tidak semua informasi yang dibantah atau diperselisihkan otomatis dapat dikategorikan sebagai hoaks yang memenuhi unsur tindak pidana.
Penyidik juga perlu memperhatikan ketentuan KUHP nasional dan peraturan mengenai informasi elektronik yang berlaku pada waktu dugaan perbuatan terjadi.
Karena peristiwa yang dipersoalkan berada pada November 2026, penerapan pasal tidak boleh dilakukan secara serampangan tanpa memperhatikan berlakunya KUHP nasional sejak 2 Januari 2026 dan ketentuan khusus lain yang relevan.
Status sebagai pejabat publik juga tidak menghilangkan hak seseorang atas perlindungan hukum. Sebaliknya, kritik dan pemberitaan mengenai kepentingan publik tetap harus memperoleh ruang sesuai ketentuan hukum dan prinsip kemerdekaan pers.
Publik Menunggu Pembuktian, Bukan Sekadar Bantahan dan Tuduhan
Kasus ini kini menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan jawaban melalui proses hukum.
Benarkah terdapat permintaan penghapusan video Dayu Winda dari akun Kep_alakeluarga? Apakah komunikasi melalui telepon yang dikisahkan Jro D benar terjadi? Apakah uang Rp40 juta benar ditransfer melalui Saweria? Siapa penerima dana tersebut? Dan apakah ada keterlibatan Bupati Tabanan dalam proses negosiasi sebagaimana diklaim narasumber?
Di sisi lain, aparat juga perlu menelusuri materi informasi yang dipersoalkan Dede untuk memastikan apakah terdapat pernyataan faktual yang keliru dan memenuhi unsur tindak pidana, atau justru merupakan bagian dari perbedaan keterangan dalam pemberitaan yang masih harus diuji.
Penyidik dapat mempertimbangkan pemeriksaan saksi, bukti transfer, rekaman komunikasi yang diperoleh secara sah, riwayat percakapan elektronik, serta keterangan pihak-pihak terkait.
Yang dibutuhkan masyarakat bukan penghakiman melalui media sosial, melainkan pembuktian yang terbuka, profesional, dan berkeadilan.
Apabila terdapat informasi yang tidak benar, hal itu harus diluruskan. Apabila terdapat dugaan tindak pidana yang didukung bukti cukup, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan.
Sebaliknya, apabila suatu tuduhan tidak terbukti, hak dan nama baik pihak yang dituduh juga harus dihormati.
Pengaduan yang disampaikan Dede melalui PT ELANG BALI GROUP menjadi bagian dari proses pencarian kepastian hukum atas polemik yang telah berkembang luas.
Kini perhatian tertuju kepada Polda Bali untuk menilai seluruh keterangan secara objektif dan menentukan tindak lanjut sesuai kewenangannya.
Sebab, hukum tidak boleh tunduk pada jabatan, popularitas, ataupun tekanan media sosial. Kebenaran harus ditentukan melalui fakta dan alat bukti, bukan melalui siapa yang paling keras menyampaikan pernyataan.
Hingga naskah ini disusun, belum terdapat hasil pemeriksaan kepolisian yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya terbukti menyebarkan hoaks atau terlibat dalam transaksi penghapusan konten senilai Rp40 juta.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. – rcx













