Berita

Komisi III DPRD Probolinggo Bakal Panggil 7 OPD dan Dua EO, Soroti Paket Pengadaan Rp1,26 Miliar

×

Komisi III DPRD Probolinggo Bakal Panggil 7 OPD dan Dua EO, Soroti Paket Pengadaan Rp1,26 Miliar

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Deni Ilhami (Foto: Detik Nusantara)
Example 468x60

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo berencana memanggil tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dua penyedia jasa atau event organizer (EO) untuk meminta klarifikasi terkait sejumlah paket pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 yang menjadi sorotan.

Sorotan tersebut mencakup belanja tujuh OPD kepada satu penyedia yang sama, yakni Janur Muda Creative, melalui 11 paket pekerjaan dengan total nilai mencapai Rp691.190.250.

Selain itu, Komisi III DPRD juga menyoroti dugaan pemecahan paket pekerjaan atau project splittingsecara berulang pada kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Probolinggo yang melibatkan penyedia jasa Bright Diana Inovasi.

Berdasarkan data yang menjadi perhatian, terdapat dua paket pekerjaan dalam rangkaian kegiatan festival dengan total nilai mencapai Rp577.943.700. Kedua paket tersebut dikerjakan oleh penyedia jasa yang sama, yakni Bright Diana Inovasi, tetapi menggunakan metode pengadaan yang berbeda.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait perencanaan pengadaan, penentuan metode pemilihan penyedia, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Deni Ilhami, mengatakan pihaknya akan memanggil OPD terkait dan kedua EO tersebut untuk meminta penjelasan secara langsung.

“Kami akan mengklarifikasi OPD tersebut dan kedua EO tersebut,” ungkapnya.

Melalui rencana pemanggilan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo ingin mendapatkan penjelasan mengenai proses pengadaan, penggunaan penyedia yang sama dalam sejumlah paket pekerjaan, serta perbedaan metode pengadaan pada kegiatan festival.

Klarifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan atas berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik sekaligus memastikan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *