PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Polemik belum cairnya hadiah Lomba Desa Merah Putih SAE Kabupaten Probolinggo yang digelar pada Agustus 2026 lalu kembali menjadi sorotan. Kali ini, pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo terkait keterlambatan pencairan hadiah mendapat kritik dari perwakilan aktivis LEGAM, Syaiful Haq Amirulharis.
Sebelumnya, Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo menyampaikan bahwa pencairan hadiah lomba tersebut masih menunggu penyelesaian proses administrasi.
Namun, penjelasan itu dinilai belum menjawab persoalan mendasar mengenai kepastian waktu penyaluran hadiah kepada desa-desa pemenang.
Syaiful Haq Amirulharis menilai alasan administratif tersebut justru berbanding terbalik dengan pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Menurutnya, terdapat ketimpangan dalam prioritas kebijakan apabila kegiatan perjalanan dinas dapat terlaksana, sementara hak desa sebagai pemenang lomba belum juga direalisasikan.
“Sedangkan hadiah untuk Lomba Desa Merah Putih SAE hingga saat ini masih belum diberikan. Padahal, hadiah tersebut lebih penting untuk mendukung kebutuhan pemerintah desa dalam membangun desa,” ungkap Syaiful.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Probolinggo segera memberikan kepastian terkait pencairan hadiah tersebut. Sebab, desa-desa pemenang tentu membutuhkan kejelasan agar rencana pembangunan yang telah disusun dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, memberikan penjelasan mengenai penyebab keterlambatan penyaluran hadiah tersebut.
Berdasarkan informasi dari DPMD, Ugas menyebutkan bahwa proses penyaluran hadiah Lomba Desa Merah Putih SAE mengalami keterlambatan karena anggarannya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, terdapat perubahan mekanisme pemberian hadiah. Semula, hadiah direncanakan dalam bentuk bahan material bangunan. Namun, pihak desa menghendaki agar hadiah diberikan dalam bentuk uang tunai yang nantinya digunakan untuk pembangunan sesuai proposal serta hasil Musyawarah Desa (Musdes) dalam perubahan APBDes.
“Sehingga kami harus menyesuaikan dan melengkapi administrasi seperti SSH dan sebagainya. Kami laporkan juga, untuk aplikasi CMS Bank Jatim yang beberapa hari mengalami gangguan, hari ini sudah normal. Sehingga proses pencairan bantuan keuangan (BK) dan afirmasi sudah bisa dilakukan di desa,” jelas Ugas.
Dengan adanya penjelasan tersebut, pemerintah daerah diharapkan segera menuntaskan seluruh tahapan administrasi dan memastikan hadiah Lomba Desa Merah Putih SAE dapat disalurkan kepada desa-desa pemenang.
Kepastian pencairan menjadi penting agar program yang bertujuan mendorong pembangunan dan kemajuan desa tersebut tidak berhenti sebatas seremoni perlombaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.













