Akses Lumpuh, Warga Sumberkatimoho ‘Curhat’ ke Bupati Tetangga: Potret Miris Infrastruktur di Probolinggo

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Kerusakan jembatan di Desa Sumberkatimoho, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, kini memasuki level mengkhawatirkan. Sebagai akses vital yang menghubungkan warga Desa Sumberkatimoho, Karangren, hingga Kedungcaluk, kondisi infrastruktur yang nyaris ambruk ini mulai melumpuhkan sendi-sendi ekonomi dan pendidikan masyarakat setempat.

Sekretaris DPW Lembaga Garuda Sakti, Noval Yulianto menyoroti hal tersebut, jembatan ini bukan sekadar jalan, melainkan urat nadi ekonomi. Saban hari, petani menggunakannya untuk mengangkut hasil panen padi. Akibat kerusakan ini, aktivitas distribusi logistik terhambat total.

Dampak paling miris terlihat pada sektor pendidikan. Siswa-siswi SD Sumberkatimoho yang biasanya hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai ke sekolah, kini harus memutar melewati Desa Karangren dan Desa Krejengan dengan waktu tempuh mencapai 30 menit.

“Beberapa siswa nekat menyeberangi jembatan rusak dengan berjalan kaki. Ini sangat berbahaya. Risiko jembatan ambruk sewaktu-waktu bisa memakan korban jiwa,” ujar aktivis muda yang juga merupakan warga Krejengan.

Ia menambahkan Kebuntuan aspirasi membuat warga mengambil langkah tak terduga. Beberapa waktu lalu, seorang warga Sumberkatimoho melakukan curhat langsung kepada Bupati Situbondo melalui siaran Live TikTok hingga viral.

Aksi ini menjadi sorotan tajam netizen dan dianggap sebagai “pecutan” keras bagi Bupati, DPRD, serta dinas terkait di Kabupaten Probolinggo. Kejadian tersebut dinilai memalukan karena menunjukkan betapa sulitnya rakyat Probolinggo menyampaikan keluh kesah kepada pemimpinnya sendiri hingga harus “mengadu” ke pimpinan daerah tetangga.

Merespons lambatnya perbaikan dari pemerintah, muncul informasi bahwa warga Sumberkatimoho berencana melakukan iuran mandiri sebesar Rp150.000 per KK untuk memperbaiki jembatan tersebut secara swadaya.

Rencana ini pun memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Jika pemerintah tetap bergeming dan membiarkan warga membiayai infrastruktur publik sendiri, hal ini dinilai sebagai kegagalan pelayanan publik yang fatal.

“Jika iuran warga benar-benar terjadi, kami pastikan akan mengirim surat resmi kepada Ombudsman RI. Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman harus turun langsung melihat kenyataan bahwa kekompakan masyarakat jauh melampaui koordinasi antara Bupati, DPRD, dan OPD-nya,” pungkasnya.

Masyarakat mendesak agar Bupati Probolinggo dan DPRD segera meninjau lokasi dan mengambil langkah konkret sebelum jatuh korban jiwa atau kemarahan publik semakin memuncak.