Surabaya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai sebagai pilar strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kedua program ini saling menguatkan melalui integrasi rantai pasok pangan lokal, meski masih menghadapi tantangan tata kelola dan pengawasan.
Pengamat intelijen Aris Fiana menjelaskan bahwa MBG yang mulai digulirkan secara bertahap sejak Januari 2025 menargetkan penyediaan makanan bergizi bagi siswa PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil/menyusui, serta santri. Sementara KDKMP dengan target ribuan unit di tingkat desa/kelurahan berperan sebagai agregator ekonomi kerakyatan. “Kedua program ini saling menguatkan. KDKMP menyediakan pasokan bahan pangan segar untuk dapur MBG, sementara MBG menciptakan permintaan pasar yang stabil bagi petani dan UMKM desa,” ujar Aris Fiana, dalam analisisnya.
Menurut Aris, dari sisi ekonomi, sinergi ini berpotensi menggerakkan roda perekonomian bawah. Program MBG telah membuka ribuan lapangan kerja melalui Sentra Pengolahan Pangan Gratis (SPPG) dan menyerap hasil panen petani secara langsung. Hal ini sekaligus mengurangi ketergantungan impor serta memotong rantai tengkulak. Dukungan anggaran APBN dan fasilitas pembiayaan bank pelat merah semakin memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Namun, Aris Fiana juga menyoroti risiko yang perlu diwaspadai. “MBG menghadapi kritik akibat kasus keracunan massal yang disebabkan kurangnya sertifikasi keamanan pangan dan pengawasan daerah. Percepatan implementasi tanpa regulasi yang memadai berisiko menimbulkan distrust publik,” katanya. Untuk KDKMP, tantangan utama terletak pada kesiapan operasional, transparansi, dan pencegahan penyalahgunaan dana.
Secara keseluruhan, Aris menilai kedua program ini memiliki nilai strategis tinggi bagi stabilitas sosial-politik karena langsung menyentuh kelompok rentan dan memperkuat legitimasi pemerintah di basis pedesaan. Ia merekomendasikan percepatan penyempurnaan tata kelola, penguatan audit real-time, serta monitoring berkelanjutan terhadap penyerapan anggaran dan dampak lapangan agar potensi multiplier effect terhadap pembangunan desa dapat direalisasikan secara optimal.
Analisis Aris Fiana ini mencerminkan pandangan independen sebagai pengamat intelijen. Pemerintah sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk terus memperbaiki pelaksanaan MBG dan KDKMP guna memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat. – RCX
