Banyak Keluhan di Program Makan Bergizi Gratis Probolinggo, Jaringan Kawal MBG Segera Dibentuk

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Kasus temuan ulat atau belatung dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Probolinggo kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya geger temuan ulat pada siomay di SPPG Sidodadi Paiton, insiden serupa kini terulang kembali di SPPG Sogaan Pakuniran. Kali ini, ulat ditemukan di dalam roti yang seharusnya dikonsumsi oleh anak sekolah dan ibu hamil.

Merespons rentetan kegagalan standar higienitas tersebut, Aktivis Muda Probolinggo, Nofal Yulianto, mengambil langkah tegas dengan menginisiasi pembentukan Jaringan Kawal MBG.

Nofal menilai temuan ulat yang berulang ini bukan sekadar ketidaksengajaan, melainkan bukti bobroknya pengawasan di lapangan. Ada tiga alasan utama mengapa wadah pengaduan ini harus ada di setiap kecamatan:

1. Pengawasan BGN Melemah: Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai kurang ketat dalam mengaudit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga kepala dapur merasa tidak diawasi secara serius.
2. Manajemen Dapur yang Buruk: Persiapan makanan yang dilakukan terlalu dini tanpa sanitasi dan penyimpanan yang tepat menjadi penyebab utama kontaminasi ulat.
3. Indikasi Keuntungan Pribadi: Diduga ada oknum pengelola SPPG yang menggunakan bahan baku murah demi keuntungan signifikan, sehingga mengabaikan aspek gizi dan kebersihan.

“Karena banyaknya temuan masalah ini, saya akan membentuk Jaringan Kawal MBG sebagai posko pengaduan di setiap kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Masyarakat tidak boleh bingung lagi saat ingin melaporkan kebobrokan program ini,” tegas Nofal.

Nofal juga menyoroti lambatnya respon dari Sekretaris Daerah (Sekda) Probolinggo selaku Ketua Satgas MBG. Ia menilai langkah Satgas kurang cepat dan tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada SPPG yang bermasalah.

“Dampaknya sangat fatal. Ini bukan hanya soal ulat, tapi soal trauma siswa, kepanikan orang tua, dan risiko keracunan massal. Laporan KPAI sepanjang 2025 mencatat ribuan anak menjadi korban keracunan akibat kelalaian serupa. BGN harus berani mencabut izin operasional SPPG Sidodadi dan Sogaan,” tambahnya.