Baru 50% Satuan Pelayanan Gizi Bangkalan Berizin, BNPM Desak Percepatan SLHS

BANGKALAN, DetikNusantara.co.id – Dewan Pimpinan Daerah Barisan Nasional Pemuda Madura (DPD BNPM) Kabupaten Bangkalan menyoroti legalitas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah setempat. Hal ini menyusul temuan bahwa baru separuh dari total SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Isu tersebut mencuat dalam audiensi DPD BNPM bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan. Kehadiran pengurus BNPM diterima oleh Sekretaris Dinkes Bangkalan, Yuyun, didampingi Kabid Kesehatan Masyarakat, dr. Yulia.

Berdasarkan data pertemuan tersebut, dari total 160 unit SPPG di Bangkalan, baru sekitar 80 unit yang telah mengantongi izin SLHS. Sisanya masih dalam tahap pemenuhan persyaratan, bahkan ada beberapa unit yang sama sekali belum mengurus perizinan.

Ketua DPD BNPM Bangkalan menegaskan bahwa percepatan standar kelayakan dapur dan perizinan bersifat mendesak karena menyangkut kesehatan publik.

“Ini menyangkut kesehatan masyarakat. Kami mendorong agar seluruh SPPG memenuhi standar yang ditetapkan agar tidak muncul masalah kesehatan di kemudian hari,” tegas perwakilan BNPM.

Menanggapi desakan tersebut, pihak Dinkes menjelaskan bahwa penerbitan SLHS memerlukan tahapan teknis yang tidak instan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi pengelola SPPG antara lain:

• Bimbingan Teknis (Bimtek): Edukasi standar bagi pengelola.
• Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL): Pengujian kualitas air.
• Uji Laboratorium: Pemeriksaan kebersihan lingkungan dan sampel makanan.
• Pengelolaan Limbah: Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Terkait operasional dapur SPPG yang tetap berjalan meski belum memiliki SLHS, dr. Yulia menjelaskan adanya pembagian kewenangan. Dinkes fokus pada regulasi teknis kesehatan, sementara pengawasan operasional kini berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

“Operasional dapur yang berjalan tanpa SLHS tersebut sudah masuk dalam kewenangan Badan Gizi Nasional. Dinkes memiliki batasan pada regulasi teknis kesehatannya,” jelas dr. Yulia.

Selain persoalan SPPG, dalam audiensi tersebut BNPM juga menyampaikan aspirasi terkait peningkatan layanan Puskesmas di Bangkalan agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga.