DARURAT KORUPSI! Wakil Bupati & DPRD Situbondo Diperiksa KPK, BASRA-SAKERA Gedor Kejaksaan

Jakarta – Aroma busuk korupsi makin menyengat di Situbondo. Setelah mantan bupati masuk jerat hukum, kini giliran Wakil Bupati dan sejumlah politisi DPRD Provinsi Jawa Timur asal Situbondo diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gelombang pengusutan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terus menggulung, dan dua lembaga akar rumput bangkit melawan.

 

Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (LBH GKS BASRA) dan Gerakan Perlawanan Situbondo Anti Korupsi, Edukasi, Resistensi, dan Advokasi (GP SAKERA), yang didirikan oleh HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau biasa dipanggil Gus Lilur, menyatakan Situbondo kini memasuki fase “DARURAT KORUPSI”.

 

Hari ini, Kamis 22 Mei 2025, kedua lembaga tersebut resmi menggedor pintu Kejaksaan Negeri Situbondo. Mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan korupsi Dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Situbondo yang melibatkan puluhan legislator aktif periode 2019–2024.

 

“Sudah terlalu lama kasus ini digantung. Laporan sudah pernah masuk, tapi penanganan seolah tarik ulur. Kami ingin ini dituntaskan, pelakunya diproses hukum dan dipenjara,” tegas Gus Lilur, sapaan akrab HRM. Khalilur, dengan nada lantang.

 

Tak hanya di Kejari, medan perlawanan akan diperluas. Pada Senin, 26 Mei 2025, rombongan besar BASRA dan SAKERA akan berangkat menuju Gedung Merah Putih KPK. Dua bus berisi massa, dokumen, dan semangat pemberantasan korupsi disiapkan. Misi mereka jelas, mendesak KPK agar melakukan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) terhadap Kejari Situbondo, atau mengambil alih sepenuhnya proses hukum.

 

Dari data dan investigasi lapangan yang dihimpun BASRA dan SAKERA, berikut dugaan korupsi yang mencengkeram Situbondo:

 

1. Penyalahgunaan Dana Hibah DPRD Jawa Timur, melibatkan banyak tokoh lokal.

 

2. Dugaan penyelewengan Dana Wawasan Kebangsaan (Wasbang), Wakil Bupati dan anggota DPRD Jatim disebut-sebut.

 

3. Dana Pokir APBD Situbondo, puluhan anggota DPRD periode aktif diduga terlibat dalam skema manipulasi anggaran.

 

Dugaan itu tak hanya jadi kabar burung. Puluhan orang telah diperiksa oleh KPK dan aparat penegak hukum. Namun hingga kini, tak satu pun tersangka diumumkan.

 

Melalui BASRA dan SAKERA, perlawanan sipil kini mengambil bentuk nyata. Bukan hanya slogan. Bukan hanya selebaran. Ini gerakan struktural rakyat untuk menyikat bersih para pembegal APBD yang berselimut jubah wakil rakyat. (r1ck)