Jembatan Pajarakan Direhabilitasi, Fraksi NasDem Desak Tol Prosiwangi Segera Dibuka

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id — Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Probolinggo mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah untuk membuka secara fungsional Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Prosiwangi) Tahap I ruas Gending–Besuki.

Desakan tersebut disampaikan menyusul dimulainya pembongkaran dan rehabilitasi Jembatan Pajarakan di jalur utama Pantura Probolinggo. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu kelancaran arus lalu lintas, terutama kendaraan logistik yang selama ini mengandalkan jalur Pantura.

Kekhawatiran semakin besar karena jembatan sementara atau bailey yang disiapkan dilaporkan memiliki lebar sekitar 2 meter dengan kapasitas maksimal 10 ton. Kondisi itu membuat kendaraan bertonase besar, seperti truk tronton, tidak dapat melintas dan berpotensi menimbulkan antrean panjang di jalur Pantura.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Probolinggo, H. Andi Suryanto Wibowo, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali segera mencari solusi agar aktivitas masyarakat dan distribusi logistik tidak terganggu.

Menurutnya, Jalan Tol Prosiwangi Tahap I sepanjang 49,68 kilometer secara fisik telah rampung dan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas di Pantura.

“Masyarakat dan sektor logistik tidak boleh dibiarkan tersandera kemacetan akibat rehabilitasi Jembatan Pajarakan, sementara jalur tol di sampingnya sudah mulus 100 persen. Pemerintah pusat harus mengambil langkah taktis, buka segera Tol Prosiwangi secara fungsional darurat untuk kendaraan roda empat non-angkutan berat agar kemacetan di Pantura terurai,” tegas Andi Suryanto Wibowo, Selasa (1/9/2026).

Ia menambahkan, pembukaan secara fungsional tersebut dapat dilakukan sembari pemerintah menyelesaikan proses Sertifikasi Laik Operasi (SLO) secara definitif.

“Jangan sampai prosedur administrasi tarif mengabaikan kedaruratan mobilitas warga,” imbuhnya.

Fraksi NasDem juga menyoroti proses Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) Jalan Tol Prosiwangi. Setelah jalan tol tersebut digunakan untuk melayani sekitar 226 ribu kendaraan pada masa mudik tanpa kendala struktural, proses kelaikan dinilai perlu segera difinalisasi.

Adapun ruas yang menjadi bagian Tol Prosiwangi Tahap I meliputi Seksi 1 Gending–Kraksaan sepanjang 12,88 kilometer, Seksi 2 Kraksaan–Paiton sepanjang 11,20 kilometer, dan Seksi 3 Paiton–Besuki sepanjang 25,60 kilometer.

Andi menilai pemerintah perlu mempercepat seluruh proses administrasi dan teknis yang menjadi persyaratan pengoperasian jalan tol, terutama jika keberadaan tol tersebut dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas akibat rehabilitasi Jembatan Pajarakan.

Selain mendesak pemerintah pusat, Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo lebih proaktif melakukan advokasi dan menyiapkan manajemen lalu lintas di lapangan.

Andi meminta Bupati atau Pj Bupati Probolinggo segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan aparat kepolisian untuk mengupayakan pembukaan fungsional Tol Prosiwangi selama proses rehabilitasi Jembatan Pajarakan berlangsung.

“Pemkab Probolinggo memiliki tanggung jawab teritorial langsung. Bupati atau Pj Bupati harus segera melayangkan surat permohonan diskresi darurat kepada Menteri PU dan Korlantas Polri terkait pembukaan fungsional Tol Prosiwangi,” ujarnya.

Ia juga meminta Dinas Perhubungan dan Satlantas menyiapkan rekayasa lalu lintas yang matang, mengawal pembatasan tonase di Jembatan Pajarakan, serta memastikan akses jalan daerah menuju gerbang tol dalam kondisi siap digunakan.

Keberadaan Tol Prosiwangi diharapkan dapat memberikan alternatif bagi pengguna jalan sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang di wilayah Tapal Kuda.

Tol tersebut diproyeksikan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan Probolinggo–Besuki dari sekitar dua jam menjadi 1 jam 15 menit. Sementara perjalanan Probolinggo–Banyuwangi diproyeksikan dapat ditempuh sekitar tiga jam.

Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Probolinggo menegaskan akan terus mengawal koordinasi lintas sektor terkait persoalan tersebut.

Menurut Andi, kelancaran akses transportasi bukan hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga menyangkut rantai pasok logistik dan perputaran ekonomi di wilayah Probolinggo serta kawasan Tapal Kuda.

“Yang paling penting, jangan sampai rehabilitasi Jembatan Pajarakan justru menjadi titik hambatan baru bagi distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah harus bergerak cepat dan terukur,” pungkasnya.