Polemik Dana Kompensasi Rp265 Juta di Desa Kalisangka, Kades Beri Penjelasan

SUMENEP, DetikNusantara.co.id – Alokasi dana kompensasi sebesar Rp265 juta di Desa Kalisangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, kini tengah menjadi sorotan publik. Warga mempertanyakan transparansi penyaluran dana tersebut yang dinilai tidak sampai secara langsung kepada mereka yang berhak.

Dana kompensasi ini berkaitan erat dengan dampak pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Desa Kalisangka. Dugaan pencemaran bermula dari aktivitas kapal pengangkut batu bara yang sempat bersandar dalam waktu lama di perairan Mamburit, Kepulauan Kangean. Kapal tersebut diduga mengalami kebocoran material batu bara yang mencemari ekosistem laut.

Selain mengancam mata pencaharian nelayan, warga juga mengeluhkan dampak fisik di area pesisir. Abrasi yang menguat dan hantaman gelombang dilaporkan mulai merusak beberapa rumah warga di bibir pantai.

Sebagai kompensasi atas dampak lingkungan tersebut, muncul dana sebesar Rp265 juta yang diperuntukkan bagi penanganan wilayah terdampak. Namun, minimnya informasi membuat warga merasa tidak menerima hak mereka.

“Katanya ada dana kompensasi untuk masyarakat, tapi sampai sekarang kami tidak pernah menerima apa pun. Kami hanya mendengar nominalnya saja tanpa tahu kemana arahnya,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan identitasnya.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Desa Kalisangka, Ainur Ridha, S.H., angkat bicara. Ia membenarkan adanya dana kompensasi senilai Rp265 juta dari perusahaan batu bara. Namun, Ridha menegaskan bahwa penyaluran dana tersebut tidak dilakukan dalam bentuk bantuan tunai langsung (BTL).

Ia menjelaskan bahwa dana tersebut dialokasikan berdasarkan prioritas kebutuhan infrastruktur dan kondisi di lapangan, di antaranya:

• Pembangunan Tangkis Laut: Untuk menahan abrasi yang merusak rumah warga.
• Fasilitas Umum: Pengadaan material untuk perbaikan langgar (mushola) dan masjid.
• Bantuan Yayasan: Dukungan pembiayaan pembangunan untuk sejumlah lembaga pendidikan.

“Kami menyalurkannya melalui pembangunan di area yang terdampak. Salah satu prioritasnya adalah pembangunan tangkis laut, dan ini dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan lapangan,” jelas Ainur Ridha kepada awak media.

Lebih lanjut, Ridha memastikan bahwa pengerjaan proyek tersebut melibatkan masyarakat lokal. “Kami membentuk tim yang anggota dan tenaga kerjanya berasal dari warga sekitar agar ada pemberdayaan ekonomi juga,” pungkasnya.