PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id — Masyarakat yang membutuhkan vaksinasi internasional di Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Probolinggo tidak selalu dapat memperoleh seluruh jenis vaksin di satu tempat. Ketersediaan sejumlah vaksin masih bergantung pada stok, termasuk vaksin influenza dan typhoid yang saat ini disebut sedang tidak tersedia.
Kondisi tersebut menjadi salah satu evaluasi dalam pelayanan vaksinasi internasional BKK Kelas I Probolinggo. Ketersediaan vaksin menjadi penting karena kebutuhan masyarakat terus ada, terutama bagi warga yang akan melakukan perjalanan ibadah maupun bepergian ke luar negeri.
Kepala BKK Kelas I Probolinggo, dr. Martyanti Sunindio, mengatakan secara umum stok vaksin untuk pelayanan tahun 2026 telah tersedia. Pengadaan vaksin dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan usulan kebutuhan dari BKK.
“Untuk tahun ini stok vaksin sudah ada dan cukup untuk pelayanan vaksinasi. Tetapi memang ada vaksin tertentu seperti influenza dan typhoid yang tidak tersedia. Untuk influenza saat ini sedang habis,” kata Martyanti dalam Forum Konsultasi Publik tentang Standar Pelayanan BKK Kelas I Probolinggo di Kraksaan, Rabu (30/9/2026).
Martyanti menegaskan, keterbatasan stok vaksin tertentu tidak berarti masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan vaksinasi internasional.
BKK Kelas I Probolinggo memiliki jejaring fasilitas kesehatan mitra yang dapat memberikan pelayanan vaksinasi internasional. Masyarakat yang membutuhkan jenis vaksin tertentu dapat diarahkan ke rumah sakit maupun klinik yang telah menjadi mitra.
“Kalau stok vaksin di kami habis, kami punya fasilitas kesehatan mitra yang bisa menyediakan vaksin. Ada rumah sakit dan klinik yang dapat melakukan pelayanan vaksinasi internasional,” ujarnya.
Di BKK Kelas I Probolinggo sendiri tersedia sejumlah layanan vaksinasi internasional, di antaranya vaksin meningitis dan polio. Pelayanan tersebut dilengkapi dengan sertifikat elektronik International Certificate of Vaccination or Prophylaxis (E-ICV).
Dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain vaksinasi untuk kebutuhan perjalanan umrah, BKK juga memberikan pelayanan vaksinasi yang berkaitan dengan perjalanan internasional lainnya, termasuk vaksin yellow fever. Vaksin typhoid juga menjadi salah satu jenis vaksin yang dibutuhkan untuk keperluan perjalanan tertentu.
Ketersediaan vaksin menjadi perhatian karena kebutuhan pelayanan tidak hanya berasal dari masyarakat Kabupaten Probolinggo. Wilayah kerja BKK Kelas I Probolinggo cukup luas dan mencakup sejumlah pintu masuk serta wilayah pelayanan di Jawa Timur.
Wilayah tersebut meliputi Bandara Abdulrachman Saleh di Malang, kawasan Banyuwangi yang mencakup Pelabuhan Tanjungwangi, Pelabuhan Ketapang dan Bandara Banyuwangi, wilayah Panarukan di Situbondo, Pelabuhan Paiton dan terminal khusus di Kabupaten Probolinggo, serta wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo hingga Pasuruan.
“Wilayah kerja kami cukup luas. Ada Malang di Bandara Abdulrachman Saleh, Banyuwangi dengan Pelabuhan Tanjungwangi, Ketapang dan bandara, kemudian Panarukan di Situbondo. Di Probolinggo ada Pelabuhan Paiton dan terminal khusus, serta wilayah Pasuruan dan Kabupaten maupun Kota Probolinggo,” jelas Martyanti.
Untuk mendukung pelayanan vaksinasi tersebut, anggaran vaksinasi BKK Kelas I Probolinggo pada 2026 berada di kisaran Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Pengadaan vaksin dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan. Sementara itu, BKK mengajukan kebutuhan vaksin berdasarkan estimasi pelayanan selama satu tahun.
Menurut Martyanti, sistem pelayanan vaksinasi internasional tidak dapat hanya mengandalkan ketersediaan vaksin di kantor BKK. Keberadaan fasilitas kesehatan mitra menjadi bagian penting untuk menjaga akses masyarakat ketika stok vaksin tertentu mengalami kekosongan.
Persoalan ketersediaan vaksin tersebut juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan standar pelayanan BKK. Masukan dari masyarakat, pengguna jasa, serta lintas sektor diperlukan agar standar pelayanan tidak sekadar menjadi dokumen administratif.
“Standar pelayanan yang kami punya harus betul-betul berguna dan bermanfaat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami tidak bekerja sendirian. Ada lintas sektor dan lintas program, sehingga masukan dari pengguna jasa dan masyarakat bisa menjadi bahan untuk memperbaiki pelayanan publik,” tutur Martyanti.
