PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecik, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, Umar Fauzi menyatakan apresiasinya terhadap perhatian dan kepedulian Lembaga Garuda Sakti (LGS) Provinsi Jawa Timur terkait pengelolaan dana desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pihaknya sepakat bahwa alokasi dana desa yang signifikan harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat desa, dan bukan menjadi celah praktik korupsi.
Kendati demikian, Umar Fauzi mengungkapkan bahwa BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan seringkali menghadapi berbagai kendala, mulai dari pemahaman regulasi yang terbatas, minimnya kemampuan teknis keuangan, hingga kurangnya pendampingan dan pelatihan dari pihak terkait.
Ia sangat mendukung gagasan LGS agar selain Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), juga dilakukan audit kinerja terhadap Camat dan BPD.
“Ini dinilai penting agar pengawasan menjadi lebih komprehensif dan efektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fauzi mengusulkan agar Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri memberikan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan kepada anggota BPD. Langkah ini dianggap krusial agar BPD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih profesional dan independen.
“Tanpa penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat desa, saran dan regulasi yang baik pun akan sulit diimplementasikan secara optimal,” tegas Umar Fauzi.
Dengan sinergi yang baik antara masyarakat, BPD, Camat, Inspektorat, serta lembaga pengawas lainnya, BPD Kecik optimis cita-cita pengelolaan dana desa yang transparan, efektif, dan bebas dari korupsi akan semakin mudah terwujud.
Reporter: Anshori
