Detiknusantara.co.id – Dalam diskursus hukum formal, kita kerap terjebak dalam romantisme normatif yang dangkal, sebuah cara berpikir yang menyamakan keadilan sekadar dengan formalitas hukum acara perdata klasik. Hukum acara perdata konvensional, sebagaimana termaktub dalam doktrin lama seperti Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), memelihara kecurigaan ontologis terhadap kesaksian keluarga. Keluarga dianggap memiliki bias emosional, tidak objektif, dan rentan melakukan kebohongan demi membela karibnya. Namun, memaksakan doktrin hukum perdata umum ke dalam benteng perkara perceraian khususnya perkara dengan alasan syiqaq atau perselisihan tajam yang berkepanjangan, adalah sebuah kekeliruan epistemologis.
Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, khusus rumusan Kamar Agama terkait penegasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, harus dibaca sebagai bentuk kemenangan rasionalitas di dalam ruang sidang. Kebijakan ini menegaskan dua hal mendasar: kesaksian keluarga wajib dihadirkan sejak awal gugatan didasarkan pada alasan syiqaq, dan saksi tersebut wajib diambil sumpahnya. Proposisi ini bukan sekadar urusan teknis pembuktian, melainkan upaya Mahkamah Agung memulihkan fungsi substansial dari lembaga peradilan.
Perceraian dengan dasar syiqaq bukan sekadar perkara perdata biasa tentang wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Perceraian adalah penguraian ikatan sosiologis dan emosional yang terjadi di ruang paling privat manusia: ruang domestik.
Secara logika formal, bagaimana mungkin sebuah pengadilan dapat menemukan kebenaran materiil (materiele waarheid) atas keretakan rumah tangga jika pihak yang paling mengetahui dinamika internal tersebut justru diisolasi dari ruang pembuktian?
- Ruang Kedap Saksi Luar: Pertengkaran hebat, retaknya komunikasi, hingga kehancuran relasi suami-istri tidak pernah dipamerkan di ruang publik. Pihak luar seperti tetangga jauh atau rekan kerja hanya melihat permukaan. Hanya keluarga atau orang terdekat (keluarga dan orang-orang yang dekat) yang mengalami, melihat, dan mendengar langsung benih-benih konflik tersebut.
- Pengecualian yang Logis: Penyingkiran saksi keluarga berdasarkan hukum acara klasik adalah anomali jika diterapkan pada hukum keluarga. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 mengoreksi kekakuan tersebut dengan menghidupkan lex specialis yang tersimpan dalam Pasal 76 UU Peradilan Agama. Ini adalah konsistensi logika pembuktian: subjek yang paling dekat dengan peristiwa hukum dialah yang paling berkualifikasi memberikan kesaksian.
Tanpa keterlibatan keluarga, pengadilan hanya akan menjadi panggung sandiwara tempat narasi-narasi fiktif dibangun oleh saksi luar yang tidak memiliki basis pengetahuan riil atas prahara rumah tangga tersebut.
Poin krusial kedua dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 adalah kewajiban mengambil sumpah bagi saksi keluarga. Di sinilah letak kejernihan berpikir hakim agung dalam merumuskan aturan.
Secara historis, ada kecenderungan mendengarkan keluarga sekadar sebagai “keterangan” tanpa sumpah, seolah keterangan mereka berada di kasta kedua pembuktian. Ketentuan SEMA ini mendobrak kecenderungan melenceng tersebut.
- Keterikatan Transendental dan Yuridis: Ketika keluarga diambil sumpahnya di bawah kitab suci, status kesaksian mereka bertransformasi secara radikal. Sumpah mengikat saksi pada dua dimensi: tanggung jawab spiritual di hadapan Tuhan dan tanggung jawab pidana atas kesaksian palsu di hadapan hukum negara.
- Niat Membina vs. Kewajiban Mengungkapkan: Ada anggapan implisit bahwa saksi keluarga cenderung membela anggotanya. Namun, dalam konteks hukum keluarga Islam, tidak ada keluarga yang secara rasional menginginkan kehancuran rumah tangga karibnya tanpa alasan yang benar-benar mendesak. Ketika sumpah dijatuhkan, saksi keluarga dipaksa untuk menanggalkan prasangka emosional dan menyampaikan kenyataan yang sebenarnya terjadi.
Dengan menjadikan sumpah sebagai syarat wajib, SEMA ini mengunci keabsahan nilai pembuktian dari saksi keluarga. Negara tidak lagi memandang saksi keluarga sebagai “saksi kelas dua”, melainkan sebagai instrumen utama untuk menguji apakah syiqaq tersebut benar-benar telah berada pada taraf yang tidak tersembuhkan.
Di luar aspek teknis hukum, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 berfungsi sebagai barikade terhadap kecenderungan gampang mengumbar perceraian. Jika gugatan perceraian berdasar syiqaq dibiarkan tanpa penegasan kewajiban saksi keluarga sejak awal, pintu bagi persetujuan manipulatif (collusive divorce) akan terbuka lebar.
Pasangan suami-istri yang sekadar bosan atau emosi sesaat bisa dengan mudah merekayasa pertengkaran dan menghadirkan saksi bayaran untuk memuluskan perceraian. Kewajiban menghadirkan saksi keluarga sejak awal gugatan menuntut transparansi. Keluarga tidak hanya hadir sebagai saksi pembuktian di persidangan, tetapi juga membawa fungsi normatif sebagai pihak yang sejak awal mengupayakan perdamaian (hakam) sebelum hakim memutus perkara.
Memaksa para pihak menghadirkan keluarga di bawah sumpah berarti mengembalikan kesakralan institusi pernikahan. Hukum menuntut pertanggungjawaban yang nyata: jika sebuah pernikahan harus diakhiri, keadaannya harus dibuktikan oleh orang-orang yang paling bertanggung jawab secara sosiologis atas pasangan tersebut.
Penyelesaian perkara syiqaq sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 merupakan produk hukum yang presisi. Regulasi ini menyatukan kepastian hukum acara dengan realitas sosiologis masyarakat.
Menolak atau meragukan konstruksi hukum dalam SEMA ini adalah bentuk kemunduran cara berpikir. Hanya cara pandang yang jernih yang mampu melihat bahwa keberadaan saksi keluarga di bawah sumpah bukan merupakan beban administratif, melainkan prasyarat mutlak untuk menegakkan keadilan di dalam kamar peradilan agama. SEMA ini memastikan bahwa setiap putusan perceraian yang dijatuhkan hakim tidak berdiri di atas awan ilusi, melainkan terjangkar pada fakta pembuktian yang teruji dan sah secara hukum. (*)
