PKL Tagih Janji Wali Kota Probolinggo Pasca Revitalisasi Alun-alun: Kami Terzolimi!

PROBOLINGGO KOTA, DetikNusantara.co.id – Pasca proyek revitalisasi Alun-alun Kota Probolinggo rampung, gelombang protes datang dari Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PPKL). Mereka menagih janji politik Wali Kota Probolinggo yang sebelumnya berkomitmen untuk mengayomi dan menjadikan PKL sebagai denyut nadi ekonomi kota.

Kenyataannya, kebijakan sterilisasi Alun-alun dari pedagang justru membuat para PKL kehilangan mata pencaharian. Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo ini dinilai kontradiktif dengan janji-janji yang disampaikan saat masa kampanye.

Ketua PPKL Kota Probolinggo, Munadi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan Wali Kota. Ia menilai para pedagang merasa “terzolimi” karena kehilangan tempat berjualan tetap setelah Alun-alun dipercantik.

“Janji Pak Wali Kota dulu tidak akan menggusur atau menggeser kami. Tapi faktanya sekarang teman-teman tidak mendapatkan tempat, termasuk saya sendiri,” keluh Munadi saat dikonfirmasi.

Meskipun sebagian pedagang dipindahkan ke Pujasera GOR dr. Sutomo, namun fasilitas tersebut tidak mampu menampung seluruh PKL yang sebelumnya menggantungkan hidup di Alun-alun. Dampaknya, pendapatan pedagang merosot drastis hingga sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Persoalan ini juga memicu reaksi keras dari Ketua DPP Brigade Komando Tapal Kuda Nusantara, Adi Susanto. Ia menyayangkan langkah Pemkot yang mensterilkan Alun-alun dari aktivitas UMKM, padahal Alun-alun merupakan ikon keramaian yang seharusnya mendukung perputaran ekonomi lokal.

“Alun-alun dibangun dengan anggaran negara untuk menarik pengunjung. Namun sangat disayangkan jika aspek ekonomi rakyat justru diabaikan. Salah satu daya tarik pengunjung adalah kuliner dan wahana permainan yang disediakan PKL,” ujar Abah Santo Sapaan Akrabnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya melakukan penataan dan pembinaan, bukan penggusuran. Dengan pengemasan yang rapi dan manajemen kebersihan yang baik, keberadaan PKL justru akan mengangkat ekonomi masyarakat Probolinggo.

Menyikapi kebuntuan ini, Abah Santo menyatakan pihaknya akan segera mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP)dengan DPRD Kota Probolinggo dan Wali Kota. Tujuannya jelas: meminta ruang bagi PKL agar bisa kembali berjualan di kawasan Alun-alun.

“Kami akan kawal kebijakan ini. Jika aspirasi pedagang kecil tetap tidak didengar, kami siap turun ke jalan untuk melakukan aksi besar-besaran,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, dilaporkan bahwa Wali Kota Probolinggo belum pernah duduk bersama atau mengumpulkan para PKL untuk membahas solusi jangka panjang pasca revitalisasi tersebut.