PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan melaksanakan agenda Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait sengketa kepemilikan tanah di Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, Jumat (20/11/2026).
Pemeriksaan Setempat tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Hakim PN Kraksaan dengan didampingi panitera pengadilan. Kegiatan ini turut dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Umar Fauzi, S.H. dan Mohammad Tobeng, S.H., M.H., serta Kuasa Hukum Tergugat.
Sementara itu, para Turut Tergugat diketahui tidak hadir sejak awal persidangan hingga pelaksanaan agenda Pemeriksaan Setempat.
Pemeriksaan Setempat merupakan salah satu tahapan penting dalam proses persidangan perkara perdata. Melalui agenda ini, Majelis Hakim dapat melihat dan memeriksa secara langsung objek yang menjadi pokok sengketa untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi tanah di lapangan.
Perkara tersebut bermula dari gugatan empat orang Penggugat terhadap seorang Tergugat. Dalam materi gugatan, para Penggugat mempermasalahkan kepemilikan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 196 meter persegi, termasuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01184 tertanggal 13 Desember 2022 atas nama Tergugat.
Kuasa Hukum Para Penggugat, Umar Fauzi, S.H., mengatakan bahwa Pemeriksaan Setempat menjadi tahapan penting untuk membantu Majelis Hakim memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai objek tanah yang disengketakan.
“Pada prinsipnya, kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Pemeriksaan Setempat ini menjadi bagian penting agar Majelis Hakim dapat melihat secara langsung objek yang disengketakan, sehingga memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi faktual di lapangan,” ujar Umar Fauzi.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kepentingan hukum para Penggugat melalui mekanisme persidangan dan pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap seluruh proses pemeriksaan perkara ini berjalan secara objektif dan profesional. Pada akhirnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Umar Fauzi menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati kewenangan lembaga peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ia berharap seluruh aspek hukum serta fakta yang muncul selama persidangan dapat dipertimbangkan secara cermat.
Dengan terlaksananya Pemeriksaan Setempat di Desa Sindetlami, perkara gugatan PMH terkait sengketa tanah tersebut selanjutnya akan berlanjut ke tahapan persidangan sesuai hukum acara perdata.
Adapun mengenai keabsahan kepemilikan dan pihak yang berhak atas objek tanah seluas kurang lebih 196 meter persegi tersebut, sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai dan memutuskannya melalui putusan pengadilan.











