SAMPANG, Detiknusantara.co.id – Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Trankonmasi Jawa Timur, Faris Reza Malik, meluruskan informasi terkait keberadaan kapal survei Sumur Hidayah-1 di perairan Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Ia menegaskan bahwa aktivitas kapal tersebut berada di wilayah perairan Indonesia, bukan Malaysia seperti yang diberitakan oleh sejumlah media luar negeri.
“Pemberitaan dari negara jiran Malaysia yang menyebut kapal survei itu berada di perairan mereka tidak sesuai fakta di lapangan. Kejadiannya berada di laut Ketapang, Kabupaten Sampang, wilayah kedaulatan Indonesia,” tegas Faris Reza Malik, Jumat (24/10/2025).
Faris menjelaskan, pengusiran kapal survei oleh nelayan Ketapang terjadi karena ketidakjelasan kompensasi atas kerusakan rumpon milik nelayan yang hingga kini belum diselesaikan oleh pihak terkait. Aksi nelayan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk protes terhadap aktivitas yang dianggap merugikan masyarakat pesisir.
“Nelayan Ketapang bukan menolak investasi, mereka hanya meminta kejelasan dan tanggung jawab. Jangan sampai ada kegiatan survei atau eksplorasi di laut tanpa koordinasi yang jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Projo Sampang, Hanafi, turut meminta pemerintah pusat dan daerah segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai batas wilayah dan tanggung jawab perusahaan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Kami minta pemerintah pusat dan daerah hadir untuk menenangkan warga. Jangan sampai isu seperti ini dimanfaatkan pihak luar dan menimbulkan konflik,” kata
PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Dalih efisiensi dan tingginya mobilitas yang dilontarkan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan…
PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan berbagai bantuan sosial dan program…
LUMAJANG, DetikNusantara.co.id – Bupati Lumajang, Indah Amperawati atau yang akrab disapa Bunda Indah, mengimbau seluruh…
PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Anggaran perjalanan dinas Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten…
BANYUWANGI - Direktur Regional NGO Pemburu Ketidakadilan, *Eko Budiyanto, S.H.*, menegaskan bahwa kehadiran organisasinya adalah…
Pada tahun 2022, Mardiono resmi menjabat Plt. Ketum PPP setelah kudeta atas kepemimpinan Suharso Monoarfa…