Komisi E DPRD Jatim Bersama Achmad Anis Perkuat UMKM dan Lapangan Kerja di Jember

Jember – Dalam suasana penuh semangat dan komitmen membangun daerah, Sarasehan bertajuk “Peran Ketenagakerjaan dalam Pembangunan Ekonomi Daerah” yang digelar di Ballroom Hotel Royal pada Minggu (25/05/2025), menjadi wadah penting untuk membahas strategi penguatan sektor UMKM dan ketenagakerjaan di Kabupaten Jember. Acara ini menjadi ajang bertemunya pemangku kepentingan, kader partai, serta tokoh masyarakat dalam mendiskusikan arah pembangunan ekonomi kerakyatan.

 

Asbit Iman Sampurna, selaku panitia lokal penyelenggara sarasehan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan forum yang strategis untuk menggali aspirasi masyarakat, khususnya terkait pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menekankan bahwa UMKM di Jember memiliki peran vital sebagai penggerak ekonomi daerah yang harus didukung secara sistematis.

 

“Mayoritas masyarakat Jember adalah pelaku UMKM. Mereka bukan hanya pengusaha kecil, tetapi fondasi dari perekonomian rakyat. Kegiatan ini bukan hanya diskusi, melainkan titik awal dari sinergi antara masyarakat dan wakil rakyat dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada UMKM,” ujar Asbit di sela acara.

 

Asbit juga menjelaskan pentingnya memahami konteks kelembagaan yang terlibat dalam sarasehan ini, terutama Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra utama dalam kegiatan ini. Ia menjabarkan bahwa Komisi E memiliki lingkup kerja yang sangat relevan dengan tema sarasehan.

 

“Komisi E DPRD Jawa Timur membidangi kesejahteraan rakyat, yang di dalamnya mencakup isu-isu penting seperti ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, pengembangan perempuan, penanganan bencana, hingga kebudayaan dan olahraga. Maka, kehadiran Anggota Komisi E, seperti Bapak Achmad Anis, adalah bentuk konkret dari komitmen wakil rakyat untuk menyerap aspirasi langsung dari bawah,” paparnya.

 

Ia melanjutkan bahwa sarasehan ini secara khusus menyoroti isu ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan pemberdayaan UMKM. Menurutnya, UMKM bukan hanya menciptakan produk dan jasa, tetapi juga membuka lapangan kerja, terutama di daerah yang belum banyak tersentuh oleh industri besar.

 

“Jika kita ingin membangun ketahanan ekonomi dari bawah, maka UMKM adalah pintu masuknya. Tapi mereka butuh dukungan—baik dari sisi pelatihan, pembiayaan, digitalisasi, hingga legalitas usaha. Semua itu sebenarnya masuk dalam ranah yang bisa dijangkau oleh kebijakan Komisi E,” jelas Asbit.

 

Lebih lanjut, Asbit menekankan bahwa sektor-sektor yang menjadi kewenangan Komisi E sangat erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi daerah secara menyeluruh. Ia menyebut bahwa kebijakan dalam bidang pendidikan, pelatihan vokasi, hingga pemberdayaan perempuan dan pemuda merupakan aspek yang terintegrasi dalam upaya pengembangan UMKM yang berkelanjutan.

 

“Jember punya potensi besar, tapi belum sepenuhnya tergarap. Kita perlu dorongan dari DPRD provinsi untuk memperkuat program-program pelatihan kerja, pendidikan berbasis keterampilan, hingga akses kesehatan yang mendukung produktivitas masyarakat. Ini semua ada di ruang kerja Komisi E,” lanjutnya.

 

Dalam acara tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Golkar, Achmad Anis, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif lokal yang membangun jembatan antara masyarakat dengan lembaga legislatif. Ia menyatakan kesiapan Komisi E untuk mendorong program-program yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, termasuk pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.

 

Senada, Ketua DPD Partai Golkar Jember, H. Karimullah Dahrujiadi, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini adalah bagian dari konsolidasi ide dan aksi nyata partai dalam merespons kebutuhan masyarakat.

 

“Ini bukan hanya soal acara seremonial. Ini tentang kader dan masyarakat yang ingin bergerak bersama membangun daerah. Kami mendukung penuh,” ujarnya.

 

Sarasehan yang dihadiri lebih dari 100 peserta dari jajaran pengurus DPD dan PK Partai Golkar se-Kabupaten Jember ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat jaringan kerja dan komunikasi politik yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

 

Di akhir kegiatan, Asbit Iman menegaskan bahwa inisiatif ini bukanlah titik akhir, melainkan awal dari upaya panjang yang akan terus dikawal.

 

“Kami tidak hanya ingin menggelar acara, kami ingin menggerakkan perubahan. Komisi E memiliki payung yang luas, dan kami berharap sinergi ini bisa menjelma dalam kebijakan nyata yang menyentuh rakyat,” tutupnya penuh semangat. (r1ck)