LSM Jakpro Tunjukkan Keseriusan: Siapkan LBH, Sayap Pemuda, dan Aksi Lapor KPK di Tahun 2025

PROBOLINGGO,DetikNusantara.co.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Aktivis Probolinggo (Jakpro) semakin mempertegas posisinya sebagai lembaga sosial kontrol masyarakat yang independen dan profesional di Kabupaten Probolinggo.
Tahun 2025 mendatang, LSM Jakpro telah merencanakan beberapa agenda besar yang menjadi program kerja utamanya. Agenda tersebut mencakup pembentukan dua sayap organisasi, yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakpro Ngesti Wibawa dan organisasi kepemudaan bernama Pemuda Jakpro Bersatu.
Selain pembentukan sayap organisasi, program kerja prioritas LSM Jakpro di tahun 2025 adalah menjalankan fungsi kontrol sosial dengan komitmen kuat untuk memerangi segala tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebagai bentuk keseriusan, LSM Jakpro bahkan akan melayangkan laporan dugaan KKN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Sekretaris LSM Jakpro, Purnomo, pihaknya telah mematangkan seluruh program kerja yang diagendakan. Ia menyatakan, LBH Jakpro Ngesti Wibawa direncanakan akan diluncurkan pada bulan Oktober, dilanjutkan dengan pembentukan organisasi kepemudaan.

“Insyaallah dalam waktu dekat ini kami akan launching LBH Jakpro Ngesti Wibawa. Sambil berjalan, nanti di acara peluncuran tersebut akan dibentuk juga Pemuda Jakpro Bersatu,” ujar Purnomo.

Purnomo menjelaskan, program kerja yang telah disepakati dalam rapat internal LSM Jakpro wajib dilaksanakan di tahun 2025. Bahkan, perihal rencana pelaporan ke KPK sudah memasuki pembahasan final, lengkap dengan penyusunan naskah kronologis dan kajian hukum yang matang.

“Perihal agenda kami untuk melaporkan salah satu oknum pejabat kepada KPK sudah kami persiapkan dengan sangat matang. Kami telah melakukan kajian tim hukum, investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa oknum tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, hingga melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang kami anggap terlibat,” jelasnya.

Purnomo menambahkan, keseriusan LSM Jakpro dalam bertindak sebagai kontrol sosial masyarakat yang profesional adalah wujud kepedulian terhadap Kabupaten Probolinggo agar ke depan menjadi lebih maju. Kepedulian ini semakin memuncak mengingat saat ini Kabupaten Probolinggo menduduki peringkat keempat kabupaten termiskin se-Jawa Timur.

“Pada tahun 2006, Kabupaten Probolinggo sudah memiliki program pemberdayaan fakir miskin. Sudah 20 tahun sejak program itu ada, Kabupaten Probolinggo masih menduduki peringkat keempat termiskin se-Jawa Timur. Maka dari itu, kami sebagai LSM tidak akan lagi mentoleransi pejabat yang melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” tegasnya.

Purnomo juga menyampaikan apresiasi kepada KPK yang saat ini gencar membongkar kasus korupsi. “Kami sangat mengapresiasi KPK saat ini yang membongkar perbuatan korupsi, seperti di lingkungan Kementerian Agama terkait soal haji,” tutupnya.