Categories: Berita

Warga Tewas di Bekas Tambang Ilegal, GMNI Banyuwangi Desak Kapolresta Usut Tuntas: Siapa Tanggung Jawab?

Banyuwangi – DPC GMNI Banyuwangi desak aparat penegak hukum (APH) untuk usut kasus meninggalnya warga di bekas tambang ilegal di wilayah banyuwangi.

 

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi M. Andri Hidayat, S.T. menyoroti maraknya aktivitas pertambangan yang diduga tidak sesuai dengan regulasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

 

Andri menilai, lemahnya pengawasan serta minimnya penindakan yang tegas berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di masyarakat.

 

Dalam keterangannya, Sekretaris DPC GMNI Banyuwangi tersebut menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan seharusnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mulai perizinan, lalu analisis mengenai dampak lingkungan, serta kewajiban reklamasi pascatambang. Namun, di lapangan masih ditemukan dugaan praktik pertambangan yang tidak mengantongi izin lengkap maupun tidak menjalankan kewajiban lingkungan secara optimal.

 

“Pertambangan bukan semata soal bisnis dan investasi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar. Jika regulasi diabaikan, maka dampak jangka panjangnya juga akan sangat merugikan,”

 

“Ditambah adanya korban meninggal dunia di daerah bekas tambang galian C yang tidak di reklamasi menambah catatan buruk tentang lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah daerah tentang alam dan lingkungan.” pungkasnya.

 

Ia juga mendesak Kapolresta Banyuwangi dan pemerintah daerah untuk mengusut tuntas tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pertambangan di Banyuwangi. Pengawasan yang ketat dan penindakan tegas terhadap pelanggaran dinilai penting guna memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan serta tidak merusak ekosistem. Tegas M. Andri Hidayat, S.T. (Sekretaris DPC GMNI Banyuwangi)

 

Selain itu, GMNI Banyuwangi mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi aktivitas yang berkaitan tentang alam dan lingkungan di wilayahnya. Transparansi informasi perizinan dan keterbukaan data lingkungan dianggap sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik-praktik yang menyimpang dari regulasi.

 

Sebagai organisasi mahasiswa, GMNI Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis daerah, termasuk persoalan tata kelola pertambangan, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat. – RCX

Redaksi

Recent Posts

Dugaan Penyelewengan Solar PT YTL: Laskar Advokasi Siliwangi Desak Kejari Probolinggo Lanjut ke Penyidikan

Detiknusantara.co.id - Laskar Advokasi Siliwangi secara resmi mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo untuk tidak…

16 jam ago

Pawai Kemerdekaan Tiris Barat Meriah, Siswa dan Wali Murid Tampilkan Beragam Kostum Budaya

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Pawai Kemerdekaan di wilayah Tiris Barat, Kabupaten Probolinggo, berlangsung meriah pada Kamis…

21 jam ago

Melalui Gerakan Sekolah Mengaji, SMPN 04 Lumajang Tingkatkan Nilai Religius Siswa

LUMAJANG, DetikNusantara.co.id – SMP Negeri 04 Lumajang terus berkomitmen meningkatkan nilai religius sekaligus membentuk karakter…

1 hari ago

Kebakaran di Gunung Eteng Sumenep Hanguskan 28 Sepeda Motor, Polisi Selidiki Penyebabnya

SUMENEP, DetikNusantara.co.id  – Kebakaran menghanguskan sedikitnya 28 unit sepeda motor milik warga yang sedang diparkir…

1 hari ago

HUT ke-81 RI Dongkrak Omzet Salon di Lumajang, Permintaan Makeup dan Sewa Busana Karnaval Meningkat

LUMAJANG, DetikNusantara.co.id – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah bagi…

2 hari ago

DPR RI Soroti Nasib Guru Madrasah Swasta di Tengah Penataan PPPK

JAKARTA, DetikNusantara.co.id – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, menyambut baik kebijakan pemerintah…

2 hari ago