KOMSIPRO Kritik Pemkab Probolinggo: Kesejahteraan Jurnalis Diabaikan, Proyek Mangkrak Justru Menjamur

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Komunitas Media Siber Probolinggo (KOMSIPRO) melayangkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Mereka menilai pemerintah daerah kurang memberikan perhatian terhadap perlindungan dan kesejahteraan para jurnalis lapangan yang memiliki risiko kerja tinggi.

Ketua KOMSIPRO, Ahmad Hilmiddin, mengungkapkan bahwa peran wartawan di Probolinggo seolah dipandang sebelah mata oleh para pejabat daerah. Padahal, mobilitas jurnalis dalam menyajikan berita updatesetiap hari menuntut fisik yang kuat dan menghadapi berbagai risiko di jalanan.

“Kerja seorang wartawan masuk kategori berisiko tinggi. Rekan-rekan harus berada di lapangan setiap hari, tidak peduli hujan maupun panas, demi menyajikan informasi bagi masyarakat,” ujar Hilmiddin.

Ia juga menyoroti kerentanan kecelakaan lalu lintas yang sering mengintai jurnalis saat mengejar peristiwa yang tidak terprediksi. Menurutnya, sebagai pilar keempat demokrasi, kontribusi wartawan dalam pembangunan daerah sangat besar namun minim apresiasi dari pemerintah.

Hilmiddin memberikan ilustrasi sederhana mengenai bentuk perhatian yang bisa diberikan pemerintah, salah satunya melalui jaminan kesehatan (BPJS).

“Jika Pemerintah mau peduli sedikit saja, biaya BPJS untuk wartawan tidak akan menguras dana APBD secara signifikan. Contohnya, jika biaya per orang Rp150 ribu dan ada 100 wartawan, Pemkab hanya perlu mengeluarkan Rp15 juta per bulan,” tegasnya.

Ironisnya, ia membandingkan pengabaian kesejahteraan ini dengan besarnya anggaran APBD yang justru terserap pada proyek pembangunan fisik yang tidak tepat sasaran dan berakhir menjadi bangunan mangkrak.

KOMSIPRO menilai Pemkab Probolinggo lebih mementingkan proyek miliaran rupiah yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat maupun mitra kerja pemerintah.

“Banyak gedung mangkrak yang dibangun. Contoh nyata di Kraksaan ada pusat oleh-oleh, dan di Paiton ada bangunan KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau) yang mungkin saat ini sudah jadi gedung hantu karena tidak berfungsi,” pungkas Hilmiddin.

KOMSIPRO berharap Pemkab Probolinggo mulai mengevaluasi kebijakan anggarannya agar lebih proporsional, termasuk dalam menjamin keselamatan kerja para jurnalis yang membantu mempublikasikan capaian daerah.